A Simple Key For reformasi intelijen indonesia Unveiled
A Simple Key For reformasi intelijen indonesia Unveiled
Blog Article
In summary, we want to underline 3 principal challenges. Very first, the encounter on the militarization of intelligence and using intelligence organizations for the good thing about the elite really should function a lesson for your restructuring and reform of intelligence into knowledgeable agency, unbiased from politics and serving the passions of the point out exclusively.
Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan scenario, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.
Limitations to establishment of international foundations, including necessary “safe” partnership with community foundation.
Komunitas masyarakat sipil sejak reformasi terus mendorong pentingnya penataan intelijen negara yang transparan dan lepas dari intervensi politik.
Facts sekunder juga dikumpulkan dari berbagai pihak untuk mengimbangi informasi baik dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga intelijen maupun dari luar lembaga intelijen (triangulasi data).
) shall be supplied by The federal government. Nonetheless, there isn't a very clear provision concerning which authority shall present the registration certification simply because Posting 8, concerning the specified registration authority determined by geographical volume of Corporation, was struck down through the Constitutional Court (Circumstance No.
Societal Corporations stipulates a group of “societal corporations with no legal entity standing.” Despite the fact that this might sound to supply more space for CSOs, this group is meant for the government to be able to Handle any sort of CSO.
The federal government does not have the appropriate to interfere with the internal self-governance of the CSO. The Law on Foundations, nevertheless, stipulates that the organizational structure of the foundation should include a few organs: the Governing Board (
Sementara itu, Joseph Schumpeter (1934) menekankan pentingnya inovasi dan peran pengusaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsep destruksi kreatif. Dalam proses ini, inovasi menggantikan teknologi dan produk lama dengan yang baru, menciptakan dinamika ekonomi yang lebih maju.
Apabila menelisik ancaman keamanan nasional yang disampaikan oleh FBI dalam situs resminya, dapat disimpulkan terdapat relevansi untuk melibatkan lembaga intelijen. Akan tetapi keputusan untuk melibatkan BIN untuk terjun langsung melakukan vaksinasi kepada masyarakat rasanya kurang cocok bila dikatakan sebagai usaha menjaga keamanan strategis.
harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.
Any pure person (not which includes a minimal) or perhaps a legal entity can found a foundation or association. The Regulation on Foundations delivers that a single man or woman or more can discovered a Basis.
Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.
Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan mendapatkan informasi lebih lanjut dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada era reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.